Sebuah video yang viral di media sosial memperlihatkan rombongan relawan kesehatan berseragam biru tiba di Aceh dan disambut oleh masyarakat dengan narasi seolah-olah mereka adalah relawan dari Malaysia [vidio]. Unggahan ini memicu persepsi bahwa negara tetangga ikut terlibat dalam penanganan bencana melalui tenaga medis asing.
Namun, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia menyatakan klaim tersebut keliru. Dalam unggahan resmi di akun media sosialnya, Kemenkes menegaskan bahwa individu dalam video itu adalah relawan kesehatan Indonesia yang dikerahkan oleh pemerintah sejak 19 Desember 2025 untuk membantu korban bencana di sejumlah wilayah Aceh.
Menurut Kemenkes, tenaga medis yang dikirim terdiri dari berbagai profesi mulai dari dokter spesialis hingga tenaga pendukung layanan kesehatan untuk memperkuat layanan di daerah terdampak. Tim ini sudah menjalani koordinasi terpusat sejak awal pengiriman untuk meningkatkan efektivitas bantuan.
Kesalahpahaman publik muncul karena rute perjalanan relawan yang sempat melalui Malaysia. Menteri Kesehatan menjelaskan bahwa rute melalui Kuala Lumpur dipilih bukan karena berasal dari Malaysia, tetapi sebagai opsi pengiriman yang lebih ekonomis saat harga tiket domestik ke Medan dan Aceh sedang tinggi. Rute ini praktis membuat rombongan terlihat memasuki Indonesia melalui negara tetangga.
Hal ini kemudian direkam dan tersebar luas di linimasa media sosial, menimbulkan kesan seolah-olah relawan itu datang sebagai dukungan internasional formal dari Malaysia—yang tidak benar.
Diluar konteks video ini, perlu dicatat pula bahwa bantuan kemanusiaan dari berbagai pihak, termasuk dari negara lain, memang pernah terjadi di Aceh. Misalnya, sejumlah relawan dan bantuan perlengkapan dari Malaysia telah tercatat membantu masyarakat terdampak banjir pada periode berbeda. Namun itu berbeda dari narasi yang viral di media sosial baru-baru ini.
Cek fakta sebagaimana dilakukan media dan lembaga pemeriksa fakta menunjukkan pentingnya menjaga konteks visual dan narasi asli sebelum menyimpulkan informasi. Pernyataan resmi pemerintah dapat menjadi rujukan untuk menghindari penyebaran hoaks yang dapat memperkeruh situasi di tengah penanganan darurat.
Sumber: